Pemprov DKI Jakarta diminta segera mengevaluasi Program Bantuan Pangan Murah bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Lansia Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Nasdiyanto menyusul banyak keluhan warga yang gagal mengakses program meski telah memenuhi syarat. Penyebab utamanya, kuota pendaftaran yang cepat habis dan kendala teknis dalam proses distribusi.
Politisi PKS itu menegaskan, Pemprov DKI tidak boleh terus berlindung di balik alasan keterbatasan kuota maupun persoalan teknis. Sedangkan masyarakat yang berhak justru tidak memperoleh bantuan.
“Jangan sampai warga yang berhak gagal menerima bantuan hanya karena kuota dan kendala teknis,” ujar Nasdiyanto, beberapa waktu lalu.
Kondisi tersebut,, kata dia, menandakan perlu penambahan kuota sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekaligus pembenahan sistem pendaftaran dan distribusi agar lebih mudah diakses, transparan, dan tepat sasaran.
“Kuota harus ditambah dan sistemnya diperbaiki,” tegas dia.
Menurut Nasdiyanto, Program Bantuan Pangan Murah merupakan instrumen penting menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Karena itu, pelaksanaannya harus terus dievaluasi. Sehingga, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh penerima yang berhak.
Ia berharap, Pemprov DKI segera menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat dengan melakukan perbaikan menyeluruh. Mulai dari mekanisme pendaftaran hingga distribusi bantuan.
“Program ini harus benar-benar dirasakan warga yang membutuhkan,” pungkas Nasdiyanto. (red)
Sumber : https://dprd-dkijakartaprov.go.id/
