Jakarta — Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, atau MTZ, meminta pemerintah daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang ikut berkontribusi dalam subsidi layanan Transjabodetabek.
MTZ menegaskan, masyarakat pengguna transportasi publik tidak boleh menjadi korban lemahnya koordinasi antarwilayah. Menurutnya, layanan Transjabodetabek digunakan warga lintas daerah, sehingga pembiayaannya juga harus ditanggung bersama, bukan hanya dibebankan kepada APBD DKI Jakarta atau penumpang.
“Prinsipnya, jangan sampai rakyat yang dibebani. Masyarakat sudah memilih naik transportasi umum, itu harus didukung. Jangan justru mereka dihadapkan pada tarif yang semakin mahal,” ujar MTZ, Rabu (8/7/2026).
Menurut MTZ, subsidi transportasi publik adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Dengan skema subsidi bersama, tarif dapat tetap terjangkau, layanan bisa terus ditingkatkan, dan beban pembiayaan menjadi lebih adil.
“Banyak warga Depok, Bekasi, Tangerang, dan Jakarta yang setiap hari bergantung pada transportasi publik untuk bekerja, sekolah, berdagang, dan mencari nafkah. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dan bergotong royong,” jelas MTZ yang juga Anggota Komisi B ini.
MTZ menilai persoalan transportasi Jabodetabek harus dilihat sebagai kebutuhan kawasan aglomerasi. Mobilitas masyarakat sudah melampaui batas administratif, sehingga kebijakan transportasi publik tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Warga tidak berpikir soal batas wilayah ketika berangkat kerja. Yang mereka butuhkan adalah transportasi yang murah, nyaman, aman, dan tepat waktu,” kata MTZ.
Ia juga mendorong pemerintah pusat memfasilitasi pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, serta pemerintah kota dan kabupaten penyangga untuk menyusun skema pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.
“Transportasi publik harus menjadi solusi, bukan beban baru bagi rakyat. Kalau tarif mahal, masyarakat bisa kembali menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, kemacetan dan polusi makin parah,” tegasnya.
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, lanjut MTZ, akan terus mengawal kebijakan transportasi publik yang berpihak kepada masyarakat, terutama pekerja, pelajar, pedagang kecil, dan warga berpenghasilan rendah.
“Tujuannya jelas, tarif tetap terjangkau, layanan makin baik, dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tutup MTZ.
