Jakarta — Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, meminta Pemprov DKI tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran dalam APBD Perubahan 2026, tetapi memastikan setiap belanja memiliki dasar, tujuan, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ghozi dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta pada Selasa (8/9/2026) bersama Biro Kesos Setda Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta.
Ghozi menyoroti sejumlah program yang belum terserap maupun belum terlaksana. Ia meminta penjelasan mengenai program dan target yang akan direalisasikan pada sisa tahun anggaran.
“Saya lihat mungkin ada yang belum terserap, belum ada yang dilaksanakan dan targetnya dilakukan selanjutnya, apa yang akhirnya akan dilakukan?,” tanya Ghozi.
Di waktu yang sama, Ghozi juga mempertanyakan adanya honorarium bagi ASN/PNS dalam kegiatan FGD dan sosialisasi.
“Nilainya memang enggak besar, Rp900 ribu, tapi kalau jumlahnya banyak, ini butuh penjelasan, apa dasarnya?,” tanyanya lagi.
Menurutnya, setiap belanja pemerintah harus memiliki dasar aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ghozi juga menemukan perbedaan antara bahan paparan dengan dokumen Excel atau Satuan Tiga yang diterima Komisi E.
Ia mencontohkan anggaran teleprompter sekitar Rp39 juta. Dalam paparan disebut telah dicoret dan dialihkan ke belanja media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Namun, dalam dokumen yang diterimanya, pos tersebut masih tercantum.
“Kalau memang teleprompter tidak digunakan, artinya di Satuan Tiga Excel ini juga harus disesuaikan,” tegas Ghozi yang juga Sekretaris Fraksi PKS.
Ghozi pun meminta kejelasan mengenai anggaran kamera digital yang berkaitan dengan perangkat studio agar perubahan satu komponen tidak membuat perangkat lainnya menjadi tidak optimal.
Ghozi menegaskan, perbedaan antara paparan dan dokumen anggaran harus segera diklarifikasi sebelum Komisi E menentukan sikap.
“Ini butuh penjelasan sehingga sebelum nanti apa yang menjadi sikap dari Pak Ketua, pimpinan, ini butuh penjelasan dulu,” pungkasnya.
Ia berharap APBD Perubahan 2026 tidak hanya menghasilkan angka penyerapan, tetapi benar-benar menghadirkan program yang jelas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
