Jakarta — Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi menyoroti sejumlah perubahan anggaran dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Ia meminta Pemprov DKI tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi memastikan belanja yang dipertahankan benar-benar memiliki urgensi dan manfaat langsung bagi warga.
Hal itu disampaikan Ghozi saat pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 bersama Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Selasa (18/8/2026).
Ghozi mengingatkan waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 relatif pendek. Dengan sisa waktu sekitar empat bulan, setiap program yang masuk harus memiliki kesiapan pelaksanaan yang jelas.
“Ini perlu diyakinkan kepada kita bahwa anggaran ini benar-benar bisa terealisasi dan tidak mubazir dalam pelaksanaannya, karena waktu yang tersisa hanya sekitar empat bulan,” ujar Ghozi yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.
Menurut dia, persoalan bukan semata apakah anggaran tersedia, tetapi apakah program tersebut realistis dilaksanakan dalam waktu yang tersisa.
Ghozi kemudian mempertanyakan masuknya pengadaan peralatan fitness dalam perubahan anggaran Dispora.
Ia meminta pemerintah menjelaskan urgensi belanja tersebut, terutama ketika masih terdapat berbagai kebutuhan sarana olahraga masyarakat yang membutuhkan dukungan anggaran.
“Apakah pengadaan alat fitness ini memang menjadi urgensi yang harus dilaksanakan di tengah perubahan anggaran?, sementara di beberapa lokasi masih banyak kebutuhan lain yang membutuhkan dukungan anggaran,” katanya.
Ghozi yang juga Ketua Umum Gema Keadilan DKI Jakarta, juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas olahraga di wilayah Jakarta Timur yang menurutnya masih membutuhkan perhatian. Ia meminta agar pengadaan tidak hanya berorientasi pada penambahan peralatan, tetapi menyelesaikan persoalan fasilitas yang sudah ada.
“Jangan sampai hanya menambah pengadaan. Kita harus tahu alat seperti apa yang akan ditambahkan dan apakah memang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Sorotan paling serius Ghozi diarahkan kepada anggaran bantuan sosial. Ia mempertanyakan penyusutan sekitar Rp7,5 miliar untuk kegiatan yang berkaitan dengan penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Menurut Ghozi, alasan efisiensi perlu diuji kembali ketika yang terdampak adalah program yang menyentuh kelompok rentan.
“Kenapa kegiatan untuk penerima KAJ, KLJ, dan KPDJ menyusut Rp7,5 miliar? Dijelaskan bahwa itu sudah masuk efisiensi tahap pertama 2026. Tetapi dalam perubahan anggaran, saya justru berharap ada pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ghozi menilai logika perubahan anggaran semestinya tidak berhenti pada pemotongan. Ketika kebutuhan warga masih besar, pemerintah harus memastikan anggaran yang tersedia kembali diarahkan kepada prioritas tersebut.
Ia meminta Pemprov DKI memastikan penyusutan itu tidak berdampak terhadap penerima manfaat.
“Jangan sampai efisiensi justru menyasar masyarakat yang membutuhkan. Saya berharap dalam perubahan ini anggaran tersebut bisa dikembalikan sesuai hak dan kebutuhan masyarakat,” kata Ghozi.
Tak hanya KAJ, KLJ, dan KPDJ, Ghozi juga meminta penjelasan mengenai penyusutan sekitar Rp10,5 miliar pada program fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
Ia meminta Dinas Sosial menjelaskan secara terbuka dasar pengurangan tersebut serta konsekuensinya terhadap masyarakat penerima manfaat.
Bagi Ghozi, APBD Perubahan harus menjadi instrumen untuk memperbaiki prioritas anggaran, bukan sekadar menyesuaikan angka karena keterbatasan waktu pelaksanaan.
“Perubahan anggaran ini harus semakin memastikan masyarakat mendapatkan manfaat. Kalau ada program yang langsung menyentuh warga, terutama kelompok rentan, jangan sampai justru menjadi bagian yang dikurangi,” tandasnya.
Ghozi menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan anggaran yang disepakati bukan hanya terserap secara administratif, tetapi menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat Jakarta.
“Yang kita jaga bukan hanya serapan anggaran, tetapi hak masyarakat dan manfaat dari setiap rupiah APBD,” pungkasnya.
